Features

DPRD Kabupaten Blora

MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN,

KOMISI D DPRD SIDAK KE PUSKESMAS RANDUBLATUNG

 

BLORA -- Dalam rangka cek pelayanan dan kelayakan infrastruktur, Komisi D DPRD Blora sidak ke Puskesmas Randublatung dan SMPN 1 Randublatung, Selasa (23/1).

Saat di  Puskesmas Randublatung, para anggota Komisi D mengecek keadaan ruang-ruang rawat inap, ruang bersalin, instalasi gawat darurat, termasuk ketersediaan stok obat-obatan.

"Di Puskemas ini ingin mengetahui apakah pelayanan kesehatan benar-benar telah maksimal diberikan untuk warga masyarakat. Alhamdulillah, layanannya telah berjalan dengan baik. Tidak ada pasien yang ditolak kendati kelengkapan administrasi Jamkesda belum terpenuhi. Ternyata pasien tetap dilayani dan diterima, sementara pihak keluarga dari pasien mengurus kelengkapan administrasi,'' papar  Ketua Komisi D, Supardi.

Sementara itu Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Blora, Santoso Budi Susetyo menjelaskan, di Puskesmas Randublatung saat ini telah memiliki 4 unit kamar untuk rawat inap. Setiap kamar ada yang diisi 3 tempat tidur, ada juga 2 tempat tidur untuk pasien rawat jalan. "Rata-rata setiap bulannya ada 100-an pasien yang dirawat inap, baik itu pasien berbayar maupun pasien BPJS, Jamkesda, maupun Kartu Indonesia Sehat. Lalu jumlah tenaga medis dan non medis ada 60 orang," jelasnya.

Saat sidak di SMPN 1 Randubatung,  Komisi D mengecek cara-cara penyediaan unit komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri 1 Randublatung. Seperti diketahui, dalam beberapa hari terakhir cara-cara penyediaan komputer ini dipermasalahkan beberapa pihak. (*)

KOMISI C DPRD KABUPATEN BLORA

KAWAL REAKTIVASI BANDARA NGLORAM

 

 

Komisi C DPRD Blora akan mengawal reaktivasi Bandara Ngloram di Cepu. Pengawalan ini untuk memperkuat lobi-lobi Pemerintah Kabupaten Blora untuk menghidupkan kembali bandara tersebut.

Pada tanggal 6 Desember 2017 lalu Komisi C DPRD Kab. Blora melakukan kunjungan ke Dirjen Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan. Dan Alhamdulillah, ada kabar yang bagus dari direktorat tersebut, bahwasannya pada tahun anggaran 2018 sudah memasuki tahap-tahap realisasi akan dihidupkannya Bandara Ngloram.

Di tahun ini, akan ada pembuatan master design yang dikerjakan Dirjen Perhubungan Udara dengan anggaran Rp. 5 Miliar.

Jadi selain membangun sinergi dengan OPD terkait dalam rangka menumbuhkan kinerja di mitra-mitra kerja, Komisi C DPRD Kab. Blora juga mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Blora dalam pembangunan, termasuk diantaranya penghidupan kembali Bandara Ngloram dan dukungan ini diberikan Komisi C DPRD Kabupaten Blora agar kabar pengaktifan kembali Bandara Ngloram tidak sekedar harapan saja, “Namun harus terwujud realitasnya. Karena itu Komisi C DPRD Kab. Blora melakukan studi komparatif ke Dirjen Perhubungan Udara untuk memastikan apakah pengaktifan kembali Bandara Ngloram ini benar-benar dapat direalisasikan,” kata Jariman, Anggota Komisi C DPRD Kab. Blora.

Di tahun depan pembangunan Bandara Ngloram ini akan mulai dikerjakan. “Di tahun 2019, informasinya (dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan) sudah mulai ada pembangunan fisik untuk Bandara Ngloram,” sebut Jariman.

Atas informasi ini, Komisi C DPRD Kabupaten Blora berharap Pemerintah Kabupaten Blora mempersiapkan diri untuk pembangunan Bandara Ngloram. “Tentu kita di tingkat kabupaten mempertanyakan kesiapan-kesiapan. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti di Sekda beberapa waktu lalu terungkap bahwa kita perlu mempersiapkan diri untuk memulai pembangunan Bandara Ngloram,” ujarnya.

Persiapan ini antara lain dengan pembangunan infrastruktur jalan ke lokasi Bandara Ngloram, pembebasan lahan yang digunakan untuk memperpanjang landasan pacu bandara. “Menurut catatan yang ada, untuk pengaktifan kembali bandara dibutuhkan penambahan lahan. Karena itu dalam penambahan lahan dibutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk mungkin akan ada penambahan anggaran,” kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten Blora ini.

Meski demikan, kata Jariman, jika ada penambahan anggaran diharapkan tidak membebani APBD Kabupaten Blora. “Karena itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintahan di provinsi dan di pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk adanya penambahan anggaran dari provinsi atau pusat agar tidak membebani anggaran di kabupaten,” paparnya. (*)

 

 

 

EVALUASI 2017 DAN RENCANA 2018 KOMISI D DPRD KABUPATEN BLORA :

TETAP DAMPINGI PERJUANGAN K2

 

 BLORA—Komisi D DPRD Kabupaten Blora akan tetap mendampingi upaya perjuangan tenaga honorer K2 untuk diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendampingan ini dilakukan lantaran banyak dari tenaga honor K2 berasal dari tenaga pengajar dan tenaga kesehatan. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Blora, Supardi, di ruang kerjanya, Kamis (4/1/2017).

 

"Banyak yang sudah kita kerjakan selama satu tahun di tahun 2017 lalu. Salah satunya adalah pendampingan tenaga honorer K2 yang banyak berasal dari guru-guru. Dan pendampingan ini akan tetap kita lakukan di tahun 2018 ini," katanya.

 

Diungkapkannya, di tahun 2017 lalu Komisi D DPRD Kabupaten Blora bahkan mendampingi tenaga honorer K2 dari Kabupaten Blora yang menyampaikan aspirasinya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. "Kita kemarin (di tahun 2017) juga melakukan pendampingan ke Kemen PANRB. Kita di sana ditemui Deputi SDM. Kita menegaskan, apakah K2 dibubarkan ataukah ada harapan untuk diperhatikan. Sementara K2 di Blora ini sudah punya Surat Keterangan Mutlak dari Bupati. Artinya bisa diakomodasi dengan terobosan mungkin dijadikan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

 

Selain pendampingan K2, di tahun lalu Komisi D DPRD Kabupaten Blora juga turut memantau program Open Defecation Free (ODF), yakni program yang mengondisikan setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. "Kita memantau untuk turut menyukseskan program ODF dari pemerintah kabupaten untuk bebas tidak buang air besar sembarangan hingga tahun 2019. Kita pantau data dari desa-desa yang tinggi warganya buang air besar sembarangan.

 

Sebagaimana diketahui, mitra kerja Komisi D DPRD Kabupaten Blora di pemerintahan diantaranya: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan; Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kesehatan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Kantor Kementerian Agama; dan lembaga atau badan yang bergerak di bidang sosial.(*)