Features

DPRD Kabupaten Blora

DPRD MENGGELAR SIDANG PARIPURNA DENGAN ACARA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2016

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora mengadakan Rapat Paripurna dengan acara pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016 dan mengapresiasi kinerja eksekutif (Pemkab Blora) dalam penyelenggaraan laporan keuangan yang berhasil memperoleh predikat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). DPRD berharap kedepan prestasi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelaporan sistem keuangannya. 

Begitu juga tentang keberhasilan Pemkab Blora dalam meningkatkan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PRDB) selama tiga tahun berturut-turut. Dimana tahun 2014 PRDB Blora sebesar 15,10 miliar, di tahun 2015 naik menjadi 16,36 miliar dan di tahun 2016 kemarin naik lagi menjadi 17,98 miliar. 

DPRD menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran hingga memasuki bulan ke tujuh ini. Penetapan APBD 2017 yang dilakukan tepat waktu pada akhir 2016 lalu ternyata dipandang tidak berpengaruh dalam percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. 

DPRD minta Pemkab untuk melakukan evaluasi terkait penyerapan anggaran. Pasalnya hingga semester kedua tahun berjalan ini penyerapan anggarannya masih rendah khususnya di belanja modal dan belanja operasional. Dampaknya banyak proses pembangunan yang belum bisa dilaksanakan. 

Mendengar pemandangan umum fraksi tersebut, Bupati Djoko Nugroho mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif selama ini sehingga bisa meraih WTP. Ia meminta agar kedepan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya semakin baik. 

Bupati juga meminta maaf jika hingga saat ini penyerapan anggaran belum bisa maksimal. Dirinya berjanji terus mendorong OPD untuk bisa segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga penyerapan bisa dilaksanakan secara maksimal. Khusus untuk pembangunan yang memakai sistem lelang atau tender, dirinya menyadari bahwa tahun ini banyak proyek pembangunan yang belum bisa dilaksanakan karena proses lelangnya belum selesai. (Tim).

 

DPRD Blora Roadshow Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017

 

DPRD Blora telah mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lokasi di Kecamatan Banjarejo (25/4); Kecamatan Jiken (26/4); Kecamatan Kedungtuban (27/4); Kecamatan Kradenan (2/5); Kecamatan Japah (3/5).

Narasumber Sosialisasi dari unsur IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) Kab. Blora; PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) Kab. Blora; Pasi Teritorial (Bela Negara) Kodim 0721 Blora; Kasat Binmas Polres Blora; serta OPD teknis dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) Kab. Blora; dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kab. Blora.

Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Blora

Tahun Anggaran 2016

 

DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna istimewa dengan acara penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 28 April 2017. DPRD Blora memberikan nilai B terhadap LKPJ Bupati Blora akhir tahun anggaran 2016.

Dari tujuh misi, satu misi pencapaiannya masih kurang bagus, yakni investasi di daerah. Dan di tahun-tahun yang akan datang misi yang masih kurang itu akan diperbaiki.

Mudah-mudahan dengan kondisi ruas jalan yang sudah bagus terlebih lagi ruas jalan Rembang-Blora-Cepu telah berubah statusnya dari jalan Provinsi Jateng menjadi jalan nasional, investor akan berdatangan ke Blora.

Ketua DPRD Blora mengemukakan, berdasarkan pengukuran aspek kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, di tahun 2016 seluruh aspek prestasinya belum cukup membanggakan. Dan sudah ada peningkatan akan tetapi capaiannya belum progresif. Menurut Ketua DPRD Blora dari tujuh indikator kinerja misi daerah, satu diantaranya belum memenuhi target. DPRD merekomendasikan agar capaian tahun berikutnya sesuai dengan target RPJMD maka program dan kegiatan serta pendanaan APBD perubahan 2017 hendaknya diprioritaskan untuk pencapaian indikator kinerja. (Tim)