Features

DPRD Kabupaten Blora

BK DPRD Tuban Kunjungan Kerja Ke Blora

 

Rombongan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Tuban bersilaturrahmi dan bertukar pendapat dengan DPRD Kab. Blora terkait tugas dan kewenangan alat kelengkapan dewan, khususnya Badan Kehormatan. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Dra. Dwi Astutiningsih dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kab. Blora, Ir. Siswanto dan Riyadi, S.Pd.I, serta dihadiri oleh Sekwan dan sejumlah staf Sekretariat DPRD Kab. Blora. Pertemuan berlangsung di Ruang Lobby DPRD Kab. Blora pada hari Selasa, 19 September 2017.

Pada kesempatan itu, kedua belah pihak saling bertukar pendapat dan informasi mengenai pembahasan Kode Etik DPRD dan penyelesaian masalah mengenai pelanggaran Kode Etik, selain itu juga menyangkut pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD.

Pertemuan yang berjalan dalam suasana yang akrab dan harmonis tersebut diakhiri dengan ramah tamah serta penyerahan cindera mata. (Tim)

Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Bupati Blora

dengan DPRD tentang KUPA & PPAS Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017

 

Bupati Blora Djoko Nugroho menandatangani nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA dan PPAS) Perubahan APBD Blora Tahun Anggaran 2017 di ruang rapat DPRD Blora, Selasa (12/9/2017).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora dengan dihadiri Wakil Bupati, Sekda Blora Bondan Sukarno, Forkopimda, anggota DRPD Blora, pimpinan OPD, BUMD dan BUMN.

Sebelum penandatanganan berlangsung, Banleg DPRD Blora manyampaikan laporan tentang KUPA dan PPAS Blora dan kemudian disetujui oleh semua anggota yang hadir.

Penandatanganan diawali terlebih dulu pembacaan berita acara oleh Sekretaris DPRD, kemudian dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan KUPA dan PPAS APBD Blora Tahun Anggaran 2017 oleh Bupati Blora dan unsur pimpinan DPRD Kab. Blora. (Tim).

Warga Korban Penggusuran Beraudiensi Dengan Dewan

 

Puluhan warga Balun-Sawahan, Kec. Cepu mendatangi pendopo DPRD untuk menyampaikan keluh kesahnya. Hal ini mereka lakukan untuk menanyakan kejelasan nasib pasca dilakukan penggusuran terhadap rumah yang telah lama mereka tempati. Audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Bambang Susilo, dilaksanakan di Pendopo DPRD pada hari Selasa, 29 Agustus 2017.

Kuasa Hukum warga Balun-Sawahan, Darda Syahrizal, menyayangkan sikap Pemkab yang melakukan penggusuran dengan tergesa-gesa dan tanpa melalui proses musyawarah mufakat. “Langkah Pemkab Blora untuk relokasi yang dilakukan dengan buru-buru tanpa melalui musyawarah mufakat adalah menyalahi prinsip demokrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)” ujarnya.

Agil Kristian, perwakilan dari warga menyatakan bahwa mereka ingin menuntut ganti rugi. “Kami minta Pemkab Blora memberikan ganti rugi kerusakan tempat tinggal kami”, tegas warga RT. 03/RW. 013, Kelurahan Balun tersebut.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekda, Setyo Edy, mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan sebelumnya. “Informasi (data) yang kami terima, bahwa sudah ada kesepakatan dari warga, pihak kecamatan dan OPD teknis. Solusinya yaitu diberi kesempatan untuk tinggal di rumah susun dengan opsi 3 bulan pertama gratis listrik dan sewa. Bagi yang belum punya KTP dan KK diberi kesempatan mengurus di tempat asalnya, sembari tetap tinggal di rumah susun tersebut. Serta disediakan kendaraan untuk mengangkut barang-barang warga yang mau pindah ke rumah susun”, jelasnya. Menurutnya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat atau mediasi.

Ketua DPRD, Bambang Susilo menyatakan bahwa dirinya akan berunding dengan Asisten, Camat, dan OPD terkait (Bagian Hukum Setda, DINRUMKIMHUB, SATPOL PP Kab. Blora) setelah audiensi, “Untuk mencari solusi yang terbaik terkait permasalahan ini”, pungkasnya.

Audiensi yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Komisi A, Komisi C, dan Komisi D DPRD; Bagian Hukum Setda; dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (DINRUMKIMHUB) Kab. Blora ini berjalan dengan tertib dan komunikatif. (Tim)