News

Berita

Berita (59)

BK DPRD Tuban Kunjungan Kerja Ke Blora

BK DPRD Tuban Kunjungan Kerja Ke Blora

 

Rombongan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Tuban bersilaturrahmi dan bertukar pendapat dengan DPRD Kab. Blora terkait tugas dan kewenangan alat kelengkapan dewan, khususnya Badan Kehormatan. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Dra. Dwi Astutiningsih dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kab. Blora, Ir. Siswanto dan Riyadi, S.Pd.I, serta dihadiri oleh Sekwan dan sejumlah staf Sekretariat DPRD Kab. Blora. Pertemuan berlangsung di Ruang Lobby DPRD Kab. Blora pada hari Selasa, 19 September 2017.

Pada kesempatan itu, kedua belah pihak saling bertukar pendapat dan informasi mengenai pembahasan Kode Etik DPRD dan penyelesaian masalah mengenai pelanggaran Kode Etik, selain itu juga menyangkut pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD.

Pertemuan yang berjalan dalam suasana yang akrab dan harmonis tersebut diakhiri dengan ramah tamah serta penyerahan cindera mata. (Tim)

Sep 20 2017

Penandatangan Nota Kesepakatan KUPA & PPAS Perubahan APBD Kabupaten Blora 2017

Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Bupati Blora

dengan DPRD tentang KUPA & PPAS Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017

 

Bupati Blora Djoko Nugroho menandatangani nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA dan PPAS) Perubahan APBD Blora Tahun Anggaran 2017 di ruang rapat DPRD Blora, Selasa (12/9/2017).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora dengan dihadiri Wakil Bupati, Sekda Blora Bondan Sukarno, Forkopimda, anggota DRPD Blora, pimpinan OPD, BUMD dan BUMN.

Sebelum penandatanganan berlangsung, Banleg DPRD Blora manyampaikan laporan tentang KUPA dan PPAS Blora dan kemudian disetujui oleh semua anggota yang hadir.

Penandatanganan diawali terlebih dulu pembacaan berita acara oleh Sekretaris DPRD, kemudian dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan KUPA dan PPAS APBD Blora Tahun Anggaran 2017 oleh Bupati Blora dan unsur pimpinan DPRD Kab. Blora. (Tim).

Sep 14 2017

Warga Korban Penggusuran Beraudiensi Dengan Dewan

Warga Korban Penggusuran Beraudiensi Dengan Dewan

 

Puluhan warga Balun-Sawahan, Kec. Cepu mendatangi pendopo DPRD untuk menyampaikan keluh kesahnya. Hal ini mereka lakukan untuk menanyakan kejelasan nasib pasca dilakukan penggusuran terhadap rumah yang telah lama mereka tempati. Audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Bambang Susilo, dilaksanakan di Pendopo DPRD pada hari Selasa, 29 Agustus 2017.

Kuasa Hukum warga Balun-Sawahan, Darda Syahrizal, menyayangkan sikap Pemkab yang melakukan penggusuran dengan tergesa-gesa dan tanpa melalui proses musyawarah mufakat. “Langkah Pemkab Blora untuk relokasi yang dilakukan dengan buru-buru tanpa melalui musyawarah mufakat adalah menyalahi prinsip demokrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)” ujarnya.

Agil Kristian, perwakilan dari warga menyatakan bahwa mereka ingin menuntut ganti rugi. “Kami minta Pemkab Blora memberikan ganti rugi kerusakan tempat tinggal kami”, tegas warga RT. 03/RW. 013, Kelurahan Balun tersebut.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekda, Setyo Edy, mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan sebelumnya. “Informasi (data) yang kami terima, bahwa sudah ada kesepakatan dari warga, pihak kecamatan dan OPD teknis. Solusinya yaitu diberi kesempatan untuk tinggal di rumah susun dengan opsi 3 bulan pertama gratis listrik dan sewa. Bagi yang belum punya KTP dan KK diberi kesempatan mengurus di tempat asalnya, sembari tetap tinggal di rumah susun tersebut. Serta disediakan kendaraan untuk mengangkut barang-barang warga yang mau pindah ke rumah susun”, jelasnya. Menurutnya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat atau mediasi.

Ketua DPRD, Bambang Susilo menyatakan bahwa dirinya akan berunding dengan Asisten, Camat, dan OPD terkait (Bagian Hukum Setda, DINRUMKIMHUB, SATPOL PP Kab. Blora) setelah audiensi, “Untuk mencari solusi yang terbaik terkait permasalahan ini”, pungkasnya.

Audiensi yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Komisi A, Komisi C, dan Komisi D DPRD; Bagian Hukum Setda; dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (DINRUMKIMHUB) Kab. Blora ini berjalan dengan tertib dan komunikatif. (Tim)

Agu 30 2017

DPRD Blora Menjaring Masukan Masyarakat Melalui Public Hearing

DPRD BLORA MENJARING MASUKAN MASYARAKAT

MELALUI PUBLIC HEARING

 

 Dalam rangka membentuk ranperda yang baik dan berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda sangat diperlukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DPRD Blora adalah menggelar rangkaian Public Hearing Ranperda di 5 (lima) wilayah kecamatan. Masing-masing kecamatan yang ditunjuk merupakan representasi dari daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD. Rangkaian penyelenggaraan kegiatan dimulai dari Kecamatan Bogorejo (7/8), Kunduran (21/8), Sambong (22/8), Ngawen (23/8), dan berakhir di Kec. Jati (24/8).

Ranperda yang di-publichearing-kan merupakan ranperda yang diinisiasi oleh DPRD Blora, yakni ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Penyelenggaraan Pendidikan; serta ranperda tentang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora; Dinas Pendidikan Kab. Blora; Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kab. Blora. Public Hearing dihadiri oleh peserta dari unsur Forkopimcam; Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat; Kades/Perangkat Desa; Poktan/Gapoktan; UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; UPT Dinas Pendidikan di masing-masing tempat penyelenggaraan.

Berbagai saran, masukan, dan kritik yang telah disampaikan akan digunakan sebagai referensi dan bahan pelengkap dalam proses pembahasan ranperda. (Tim).

-----------------------------------

Bagi masyarakat yang ingin mencermati dan mempelajari draft Ranperda dimaksud dapat mengunduhnya melalui tautan berikut ini. Sementara saran, masukan dan kritik dapat disampaikan disini. Petunjuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat (SIAPMas) dapat diunduh disini.

Agu 29 2017

DPRD Kota Tegal Kunjungi Blora Terkait Hak Keuangan DPRD

DPRD KOTA TEGAL KUNJUNGI BLORA

TERKAIT RANPERDA HAK KEUANGAN DPRD

 

 

Dalam rangka mengawali proses penyusunan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, rombongan Badan Legislasi DPRD Kota Tegal pada Hari Selasa, 2 Agustus 2017 melakukan kunjungan ke DPRD Blora untuk memperoleh referensi terkait hal tersebut.

Rombongan diterima oleh Pimpinan dan Badan Legislasi DPRD serta perwakilan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora. Mereka menanyakan sejumlah hal terkait materi muatan yang terdapat dalam Ranperda serta meminta sejumlah saran dan pendapat.

Ketua DPRD Blora menyatakan bahwa Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blora, merupakan Inisiatif DPRD dan sudah masuk di Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017. Ranperda tersebut sudah melewati tahapan Fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Nomor : 180/0010856 tanggal 21 Juli 2017, dan telah ditindaklanjuti dengan Persetujuan Bersama antara Bupati Blora dan DPRD Blora dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Juli 2017.

Anggota Badan Legislasi DPRD Kota Tegal menyatakan terima kasih atas saran dan pendapat yang diberikan dan berharap referensi yang didapatkan bisa bermanfaat bagi proses penyusunan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Kota Tegal, serta kerjasama yang telah dibina tetap berlanjut di masa mendatang.

Kunjungan DPRD Kota Tegal berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan penyerahan cindera mata serta foto bersama. (Tim)

 

Agu 08 2017

Persetujuan Bersama Lima Ranperda

Persetujuan Bersama Lima Ranperda

 

Lima Ranperda disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Blora, Jumat, 28 Juli 2017. Kelima Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Ranperda tentang Penetapan Kelurahan di Kabupaten Blora; Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; serta Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2017-2037.

Selanjutnya untuk ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2017-2037 akan diajukan ke Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usai penandatanganan penetapan dan persetujuan bersama, Bupati Blora dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang selama ini telah menjalin kerjasama yang baik dalam pengusulan, pembahasan dan penetapan sejumlah ranperda.

Setelah nantinya penetapan ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2017-2037. Bupati berharap ke depan arah pembangunan di Blora bisa lebih tertata dengan baik. (Tim).

 

Agu 03 2017

DPRD MENGGELAR SIDANG PARIPURNA DENGAN ACARA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. BLORA TAHUN ANGGARAN 2016

DPRD MENGGELAR SIDANG PARIPURNA DENGAN ACARA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2016

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora mengadakan Rapat Paripurna dengan acara pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016 dan mengapresiasi kinerja eksekutif (Pemkab Blora) dalam penyelenggaraan laporan keuangan yang berhasil memperoleh predikat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). DPRD berharap kedepan prestasi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelaporan sistem keuangannya. 

Begitu juga tentang keberhasilan Pemkab Blora dalam meningkatkan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PRDB) selama tiga tahun berturut-turut. Dimana tahun 2014 PRDB Blora sebesar 15,10 miliar, di tahun 2015 naik menjadi 16,36 miliar dan di tahun 2016 kemarin naik lagi menjadi 17,98 miliar. 

DPRD menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran hingga memasuki bulan ke tujuh ini. Penetapan APBD 2017 yang dilakukan tepat waktu pada akhir 2016 lalu ternyata dipandang tidak berpengaruh dalam percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. 

DPRD minta Pemkab untuk melakukan evaluasi terkait penyerapan anggaran. Pasalnya hingga semester kedua tahun berjalan ini penyerapan anggarannya masih rendah khususnya di belanja modal dan belanja operasional. Dampaknya banyak proses pembangunan yang belum bisa dilaksanakan. 

Mendengar pemandangan umum fraksi tersebut, Bupati Djoko Nugroho mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif selama ini sehingga bisa meraih WTP. Ia meminta agar kedepan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya semakin baik. 

Bupati juga meminta maaf jika hingga saat ini penyerapan anggaran belum bisa maksimal. Dirinya berjanji terus mendorong OPD untuk bisa segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga penyerapan bisa dilaksanakan secara maksimal. Khusus untuk pembangunan yang memakai sistem lelang atau tender, dirinya menyadari bahwa tahun ini banyak proyek pembangunan yang belum bisa dilaksanakan karena proses lelangnya belum selesai. (Tim).

 

Jul 24 2017

DPRD Blora Roadshow Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017

DPRD Blora Roadshow Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017

 

DPRD Blora telah mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lokasi di Kecamatan Banjarejo (25/4); Kecamatan Jiken (26/4); Kecamatan Kedungtuban (27/4); Kecamatan Kradenan (2/5); Kecamatan Japah (3/5).

Narasumber Sosialisasi dari unsur IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) Kab. Blora; PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) Kab. Blora; Pasi Teritorial (Bela Negara) Kodim 0721 Blora; Kasat Binmas Polres Blora; serta OPD teknis dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) Kab. Blora; dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kab. Blora.

Mei 08 2017

Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Blora Tahun Anggaran 2016

Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Blora

Tahun Anggaran 2016

 

DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna istimewa dengan acara penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 28 April 2017. DPRD Blora memberikan nilai B terhadap LKPJ Bupati Blora akhir tahun anggaran 2016.

Dari tujuh misi, satu misi pencapaiannya masih kurang bagus, yakni investasi di daerah. Dan di tahun-tahun yang akan datang misi yang masih kurang itu akan diperbaiki.

Mudah-mudahan dengan kondisi ruas jalan yang sudah bagus terlebih lagi ruas jalan Rembang-Blora-Cepu telah berubah statusnya dari jalan Provinsi Jateng menjadi jalan nasional, investor akan berdatangan ke Blora.

Ketua DPRD Blora mengemukakan, berdasarkan pengukuran aspek kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, di tahun 2016 seluruh aspek prestasinya belum cukup membanggakan. Dan sudah ada peningkatan akan tetapi capaiannya belum progresif. Menurut Ketua DPRD Blora dari tujuh indikator kinerja misi daerah, satu diantaranya belum memenuhi target. DPRD merekomendasikan agar capaian tahun berikutnya sesuai dengan target RPJMD maka program dan kegiatan serta pendanaan APBD perubahan 2017 hendaknya diprioritaskan untuk pencapaian indikator kinerja. (Tim)

Mei 05 2017

BUPATI SAMPAIKAN LKPj TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI SAMPAIKAN LKPj TAHUN ANGGARAN 2016

 

Bupati Blora menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2016 dalam rapat paripurna DPRD Blora, Selasa (4/4). Bupati menyatakan berbagai kemajuan telah dialami Blora dalam satu tahun terakhir.

Dalam nota pengantar penyampaian LKPj itu Bupati Djoko Nugroho menyebutkan bahwa Kabupaten Blora selama dua tahun berturut-turut mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian tersebut dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pendapatan asli daerah (PAD) Blora 2016 dari target Rp 175,2 miliar terealisasi Rp 176,8 miliar (100,92 %). Namun dalam APBD murni 2016, PAD sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 208,168 miliar tapi kemudian direvisi sehingga dilakukan penyesuaian pada APBD perubahan dan targetnya berubah menjadi sebesar Rp 175,2 miliar.

Di bidang infrastruktur, bupati menyebut kondisi jalan mantap tahun 2016 sebesar 53,25 persen atau menurun dibanding 2015 kondisi jalan mantap sebesar 92 persen karena ada penambahan luas jalan baru sepanjang 416,15 kilometer.

Terkait LKPj 2016 tersebut, Ketua DPRD Blora menyatakan bupati telah menyampaikan bahwa pemerintahan dan pembangunan di Blora tahun anggaran 2016 telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (Tim)

Apr 07 2017