News

Berita

Berita (68)

DPRD Kab. Magetan Melakukan Kunker Ke DPRD Kab. Blora, Bahas Persiapan APBD 2018

DPRD KAB. MAGETAN MELAKUKAN KUNKER KE DPRD KAB. BLORA, BAHAS PERSIAPAN APBD 2018

 

Senin, 30 Oktober 2017 bertempat di Ruang Rapat DPRD Kab. Blora, rombongan Komisi D DPRD Kab. Magetan yang dipimpin oleh Ketua Komisinya, dr. Pangayoman, melakukan sharing informasi dan tukar pendapat terkait tahapan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H. Abdullah Aminudin, A.Md serta didampingi oleh Mulyono SH itu, dialog berlangsung dengan komunikatif. dr. Pangayoman menanyakan sejauh mana tahapan yang sudah dilalui oleh DPRD Kab. Blora dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018. H. Abdullah Aminudin, A.Md menjawab bahwa proses tahapan sudah dimulai. “KUA-PPAS 2018 sudah kami bahas, teknis pembahasan oleh masing-masing Komisi DPRD bersama dengan mitra kerjanya”, jelasnya. Beliau menambahkan bahwa tahapan selanjutnya adalah pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD.

Sementara itu, salah seorang anggota Komisi D DPRD Kab. Magetan bertanya prosentase Belanja Langsung dan Belanja Modal dalam postur APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2018. H. Abdullah Aminudin menjelaskan bahwa Belanja Langsung sebesar Rp. 550 Milyar atau sekitar 35% dari APBD, sementara Belanja Modal dalam kisaran 25% hingga 30% dari APBD.

Usai tanya jawab, acara diakhiri dengan penyerahan cindera mata. (Tim)

Okt 30 2017

Ratusan Siswa SMP Negeri 1 Blora Mengunjungi Gedung Dewan

RATUSAN SISWA SMP NEGERI 1 BLORA MENGUNJUNGI GEDUNG DEWAN

 

D

engan berseragam pramuka, ratusan siswa-siswi SMP Negeri 1 Blora yang didampingi oleh Kepala Sekolah dan beberapa guru, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Blora, Jumat (6/10/2017). Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Blora, Mas Sugiharto, S.Pd, M.M.Pd mengungkapkan bahwa tujuan kedatangan para siswa adalah untuk mengetahui seluk beluk DPRD. “Agar anak-anak diberikan pencerahan dan pemahaman mengenai DPRD”, tuturnya.

Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Ketua DPRD, Sri Handayani, SH dan H. Abdullah Aminudin, A.Md. Siswa-siswi itu tampak antusias mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, Drs. Pujianto Said, M.Si, yang turut hadir dalam pertemuan yang digelar di Pendopo DPRD tersebut. Penjelasan yang diberikan meliputi fungsi DPRD, hak dan kewajiban anggota DPRD, alat kelengkapan DPRD, hingga bidang tugas dan mitra kerja dari masing-masing Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Blora. Tak lupa, para siswa-siswi tersebut mencatatnya dalam buku pelajaran mereka.

Pada kesempatan itu, H. Abdullah Aminudin, A.Md mengajak para siswa untuk praktek langsung menyampikan aspirasinya. “Pasti ada yang pernah merasakan atau melihat hal yang baik maupun yang tidak baik mengenai pemerintahan yang ada, silahkan disampaikan uneg-unegnya”, katanya. Tak ayal, ajakan itu disambut siswa dengan saling berlomba untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada para wakil rakyat.

Gea Mustika, salah satu siswi SMP Negeri 1 Blora menanyakan bagaimana cara para wakil rakyat mengetahui aspirasi dari konstituennya, “Apakah cukup dengan kunjungan kerja saja, sementara menurut aturan yang ada wakil rakyat harus menyatu dengan masyarakat”, ujar siswi kelas IX tersebut.

Menjawab pertanyan kritis tersebut, Sri Handayani menjelaskan bahwa DPRD mempunyai fungsi pengawasan, yakni dengan terjun ke lapangan untuk mendengar langsung keluh kesah dari masyarakat. “Ada waktu tertentu untuk turun ke lapangan menyerap aspirasi dari masyarakat, salah satunya lewat Reses”, jelasnya. Beliau menambahkan aspirasi juga bisa disampaikan melalui wakil rakyat yang terpilih dari masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil).

Sementara itu, Rahma Mulia Putri, siswi kelas IX menanyakan perihal pengobatan dengan fasilitas asuransi dan non asuransi. “Untuk berobat apakah ada perbedaan antara yang pakai asuransi sama yang tidak, kenapa pengobatannya lebih efektif yang tidak pakai asuransi”, tukasnya.

H. Abdullah Aminudin, A.Md yang diberi kesempatan, menjelaskan bahwa pelayanan BPJS dengan non BPJS tentu berbeda dari sisi fasilitas dan jenis obat yang didapatkan. “Namun, dari segi layanan medis tidak boleh beda”, terangnya.

Di penghujung acara, Sri Handayani, SH berpesan agar kegiatan ini bisa menambah wawasan siswa khususnya dibidang pemerintahan, sementara H. Abdullah Aminudin, A.Md berharap diantara siswa kelak ada yang berkesempatan menjadi wakil rakyat yang berintegritas serta dapat memajukan pembangunan di masyarakat.

Sebelum meninggalkan gedung DPRD, para siswa diberi kesempatan untuk berkeliling melihat ruang Komisi, ruang Fraksi, ruang Pimpinan DPRD, ruang rapat DPRD, serta Kantor Sekretariat DPRD. (Tim)

Okt 09 2017

DPRD Demak Sharing Informasi dengan DPRD Blora

DPRD DEMAK SHARING INFORMASI DENGAN DPRD BLORA

 

Selasa, 3 Oktober 2017 bertempat di Ruang Lobby, DPRD Kabupaten Blora menerima kunjungan kerja dari Komisi A, B, dan C DPRD Kabupaten Demak. Rombongan yang diketuai oleh H. Sudarno, S.Sos tersebut bermaksud sharing informasi dengan DPRD Kabupaten Blora.

Dalam pertemuan yang diterima pimpinan Dra. Dwi Astutiningsih serta didampingi oleh Siswanto, S.Pd dan Hj. Siti Nur Chanifah, S.Pd.I itu, dialog berlangsung dengan komunikatif. Sejumlah anggota dari masing-masing DPRD saling memberikan pertanyaan dan jawabannya. Dalam sesi tanya jawab, H. Sudarno, S.Sos menanyakan proses pembahasan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Blora, dengan lugas dijawab oleh Dra. Dwi Astutiningsih bahwa proses tersebut sudah berjalan dengan baik. “Terkait KUA PPAS Perubahan tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur”.

Sementara itu, saat ditanya terkait peran sektor Pasar sebagai penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak, anggota DPRD Kabupaten Demak, H. Farodli, S.Pd.I menjelaskan. “Namun, di Tahun 2017 ini kontribusinya turun drastis, hanya sekitar 25%”, ujarnya.

Usai sesi tanya jawab, masing-masing anggota DPRD beramah tamah dan saling bertukar informasi mengenai tugas dan kinerja Dewan. Acara diakhiri dengan penyerahan cindera mata dan foto bersama. (Tim)

 

 

Okt 03 2017

Buruh SPK Pertamina Cepu Beraudiensi dengan DPRD Tuntut Kejelasan Status Kerja

BURUH SPK PERTAMINA CEPU BERAUDIENSI DENGAN DPRD

TUNTUT KEJELASAN STATUS KERJA

 

Para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP) Cepu menyambangi Pendopo DPRD pada hari Senin, 2 Oktober 2017 dengan maksud mengadakan audiensi bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blora serta stakeholders terkait mengenai masalah kejelasan status kontrak mereka yang hingga saat ini belum kunjung usai. Dalam audiensi yang berlangsung terbuka tersebut, disampaikan beberapa hal penting, diantaranya belum terpenuhinya hak-hak mereka oleh pihak vendor (Geo Cepu Indonesia), yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, seperti BPJS, THR, Jaminan Hari Tua, serta tabungan. Mereka menuntut agar hak-hak mereka segera dipenuhi disamping kejelasan status kontrak mereka secara legal.

Dalam audiensi tersebut, menghasilkan beberapa poin keputusan. Yaitu :

1.        Agar Serikat Pekerja mengawal proses pengajuan dari vendor ke kurator paling lambat 3 Oktober 2017.

2.     DPRD meminta kepada Pertamina perihal jawaban atas pertanyaan yang muncul pada saat audiensi, dan DPRD minta diberi tembusannya, selain kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Blora, dalam jangka waktu 1 minggu.

3.     DPRD meminta agar Pertamina bisa membantu mengakomodir 58 orang eks-kontrak Pertamina, agar bisa ikut andil dalam proyek-proyek Pertamina, karena sudah terbukti bisa bekerja dengan baik.

(Tim).

 

 

 

Okt 03 2017

DPRD Kabupaten Lamongan Berkunjung Ke DPRD Blora

DPRD KABUPATEN LAMONGAN BERKUNJUNG KE DPRD BLORA

 

Kunjungan Kerja Komisi A dan B DPRD Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Ketua DPRD, H. Kaharudin, SH pada hari Jumat, 29 September 2017 diterima oleh Pimpinan DPRD, Sri Handayani, SH dan Dra. Dwi Astutiningsih dan didampingi Ketua Komisi A, Hj. Siti Nur Chanifah, S.Pd.I, serta Anggota Komisi A, Siswanto, S.Pd dan Moh. Sahari.

Kunjungan tersebut dalam rangka studi banding, antara lain terkait pembidangan tugas Komisi dan hubungan kerja dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta beberapa hal yang menyangkut fungsi legislasi dan tindak lanjut dalam menyikapi LHP-BPK.

DPRD Blora menyatakan bahwa hubungan yang terjalin antara masing-masing Komisi DPRD dengan mitra OPD-nya selama ini berjalan dengan baik.

Sementara itu, Moh. Sahari menjelaskan pada Tahun 2017 ini DPRD Kabupaten Blora memiliki sejumlah ranperda inisiatif. “Tiap Komisi diberikan jatah satu ranperda inisiatif”, jelasnya. Terkait LHP-BPK, menerangkan bahwa yang berjalan selama ini, DPRD Kabupaten Blora bekerjasama dengan pihak akademisi terkait hal tersebut. “Dalam menindaklanjuti LHP-BPK, kami menggandeng pihak Perguruan Tinggi, kemudian dalam forum itu kami mencermati dan mengkritisi”, tambahnya.

Kedua belah pihak berharap dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang lebih erat di masa mendatang, serta bisa mengambil manfaat dari pertemuan tersebut sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja dan tugas.

Selanjutnya acara diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama. (Tim)

Okt 02 2017

DPRD Blora Menerima Kunjungan Kerja DPRD Tuban

DPRD BLORA MENERIMA KUNJUNGAN KERJA DPRD TUBAN

 

Pada hari Selasa, 26 September 2017, rombongan Anggota DPRD Kab. Tuban yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H.M. Miyadi, S.Ag, MM, bertamu ke DPRD Kab. Blora. Rombongan diterima oleh Siti Nur Chanifah, S.Pd.I (Ketua Komisi A DPRD Kab. Blora), Siswanto, S.Pd (Anggota Komisi A DPRD Kab. Blora), Riyanto, S.Sos, M.Si (Kepala Dindukcapil Kab. Blora), Andi Nurrohman, S.IP, MM (Kasi Sarpras Desa Dinas PMD Kab. Blora), serta sejumlah staf Sekretariat DPRD Kab. Blora.

Beberapa anggota Komisi A yang ikut dalam rombongan menyatakan bahwa keinginan mereka melakukan kunjungan kerja ke Blora karena berkaitan dengan optimalisasi kinerja Komisi A dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain itu juga ingin mengetahui roadmap kerja Komisi A DPRD Blora dalam menjalin kemitraan dengan OPD terkait. Sementara itu, menurut H.M. Miyadi, S.Ag, MM, kinerja OPD harus selaras dengan kebijakan Kepala Daerah “OPD bekerja sesuai target visi dan misi Bupati, termasuk realisasi anggaran”, terangnya.

Siti Nur Chanifah, S.Pd.I menjelaskan bahwa kerjasama dengan mitra OPD dilaksanakan semaksimal mungkin. Namun, acapkali terkendala di penganggaran. “Banyak program dari OPD yang menarik, tapi terkadang terkendala budgeting, sehingga kita perlu melakukan prioritas-prioritas”, jelasnya. Selain itu, dalam pengawasan kinerja OPD, perlu dibangun komitmen dan kepercayaan satu sama lain, “Kami selalu menjalin kepercayan dan sikap positif dengan mitra OPD”, tambahnya.

Pada acara yang berlangsung di ruang lobi DPRD Kabupaten Blora tersebut, kedua belah pihak saling memberikan pertanyaan, saran dan masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja DPRD dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Beberapa hal yang mengemuka dalam dialog tersebut, antara lain mengenai proses pengisian perangkat desa; mekanisme dan pengelolaan keuangan desa; hingga rencana perekaman dan pencetakan blangko KTP elektronik di tingkat Kecamatan. (Tim)

Sep 26 2017

Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

 

Bupati Blora Djoko Nugroho memberi jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Blora setelah sebelumnya disampaikan oleh Gabungan Fraks-Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora Ir. H. Bambang Susilo. Hadir pada rapat, Sekda Blora Bondan Sukarno, unsur Forkompimda, Pimpinan OPD dan BUMD.

Bupati Djoko Nugroho, secara rinci menyampaikan satu persatu jawaban pemandangan umum dari Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora.

Untuk Hotel dan Restoran sudah dilakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan Kejari. Menurut Bupati, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, sehingga dukungan dan usulan dari DPRD diperlukan.

Pada kesempatan yang sama, Badan Anggaran DPRD melaporkan hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Blora 2017 bersama TAPD Pemkab Blora.

Usai membacakan laporan, acara dilanjutkan pengajuan persetujuan dan kesepakatan oleh pimpinan sidang kepada fraksi-fraksi DPRD.

Acara rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan Ranperda Perubahan APBD 2017 antara Bupati Djoko Nugroho dan Pimpinan DPRD Blora. (Tim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sep 26 2017

Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Blora

Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Blora

 

Pada hari Senin, 25 September 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menyelenggarakan rapat paripurna dengan acara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017. Rapat paripurna berlangsung di ruang pertemuan DPRD Blora dengan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sri Handayani didampingi sejumlah pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati Blora Djoko Nugroho, Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan BUMN/BUMD.

Melalui juru bicara Gabungan Fraksi-Fraksi, Irma Isdiana, bahwa usulan dan saran serta masukan bisa dipergunakan sebagai acuan oleh Pemkab Blora dalam mengambil keputusan. Gabungan Fraksi-Fraksi (Demokrat, Golkar, PDIP, PKB, PPP, PKS, Gerindra, Nasdem/Hanura) mengapresiasi atas kinerja yang harmonis antara DPRD dan Pemkab Blora dalam proses hingga penetapan APBD yang tepat waktu.

Sampai dengan perubahan APBD 2017, Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora menilai penyerapan pajak daerah dari Hotel dan Restoran masih rendah. Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora mengapresiasi droping air dari Polres yang dipimpin langsung oleh Kapolres Blora. Kelangkaan pupuk bersubdisi bisa diantisipasi dengan menggunakan kartu tani. Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora juga menyoal penerangan jalan umum masih kurang merata.

Terkait pendidikan, Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora meminta Pemkab Blora untuk mengupayakan dan mempehatikan putra daerah yang berprestasi namun kurang mampu sehingga mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Masih menurut pemandangan umum Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora, Pemkab Blora diminta lebih intensif melakukan pendampingan pengelolaan dana desa sehingga dugaan penyimpangan bisa diminimalisasi.

Di akhir pemandangan umum Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora menyampaikan perlu adanya Peraturan Daerah terkait pasar modern dan pasar tradisional sehingga tidak menimbulkan keresahan pedagang pasar. (Tim)

Sep 26 2017

Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017 Disertai Nota Keuangannya

Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora

Tahun Anggaran 2017 Disertai Nota Keuangannya

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menyelenggarakan rapat paripurna dalam acara penyampaian Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun 2017 disertai Nota Keuangan.

Acara berlangsung di ruang pertemuan DPRD Blora dengan dipimpin Wakil Ketua DPRD Dwi Astutiningsih, Jumat (22/9). Rapat dihadiri Wakil Bupati Blora H. Arief Rohman mewakili Bupati Djoko Nugroho, unsur Forkompimda, Sekda Blora Bondan Sukarno dan pimpinan OPD, BUMN/BUMD serta Anggota DPRD Blora.

Wakil Bupati Blora membacakan sambutan Bupati Blora. Diantaranya berisi ringkasan Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun 2017.

Usai sambutan dilanjutkan penyerahan dokumen Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun 2017 disertai Nota Keuangannya. Penyerahan dokumen dilakukan oleh Wakil Bupati Arief Rohman didampingi Sekda Blora Bondan Sukarno kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blora. (Tim)

 

Sep 25 2017

BK DPRD Tuban Kunjungan Kerja Ke Blora

BK DPRD Tuban Kunjungan Kerja Ke Blora

 

Rombongan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Tuban bersilaturrahmi dan bertukar pendapat dengan DPRD Kab. Blora terkait tugas dan kewenangan alat kelengkapan dewan, khususnya Badan Kehormatan. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Dra. Dwi Astutiningsih dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kab. Blora, Ir. Siswanto dan Riyadi, S.Pd.I, serta dihadiri oleh Sekwan dan sejumlah staf Sekretariat DPRD Kab. Blora. Pertemuan berlangsung di Ruang Lobby DPRD Kab. Blora pada hari Selasa, 19 September 2017.

Pada kesempatan itu, kedua belah pihak saling bertukar pendapat dan informasi mengenai pembahasan Kode Etik DPRD dan penyelesaian masalah mengenai pelanggaran Kode Etik, selain itu juga menyangkut pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD.

Pertemuan yang berjalan dalam suasana yang akrab dan harmonis tersebut diakhiri dengan ramah tamah serta penyerahan cindera mata. (Tim)

Sep 20 2017