News

Berita

Berita (76)

Menjalankan Fungsi Pengawasan, Komisi D DPRD Sidak ke Puskesmas Randublatung

MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN,

KOMISI D DPRD SIDAK KE PUSKESMAS RANDUBLATUNG

 

BLORA -- Dalam rangka cek pelayanan dan kelayakan infrastruktur, Komisi D DPRD Blora sidak ke Puskesmas Randublatung dan SMPN 1 Randublatung, Selasa (23/1).

Saat di  Puskesmas Randublatung, para anggota Komisi D mengecek keadaan ruang-ruang rawat inap, ruang bersalin, instalasi gawat darurat, termasuk ketersediaan stok obat-obatan.

"Di Puskemas ini ingin mengetahui apakah pelayanan kesehatan benar-benar telah maksimal diberikan untuk warga masyarakat. Alhamdulillah, layanannya telah berjalan dengan baik. Tidak ada pasien yang ditolak kendati kelengkapan administrasi Jamkesda belum terpenuhi. Ternyata pasien tetap dilayani dan diterima, sementara pihak keluarga dari pasien mengurus kelengkapan administrasi,'' papar  Ketua Komisi D, Supardi.

Sementara itu Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Blora, Santoso Budi Susetyo menjelaskan, di Puskesmas Randublatung saat ini telah memiliki 4 unit kamar untuk rawat inap. Setiap kamar ada yang diisi 3 tempat tidur, ada juga 2 tempat tidur untuk pasien rawat jalan. "Rata-rata setiap bulannya ada 100-an pasien yang dirawat inap, baik itu pasien berbayar maupun pasien BPJS, Jamkesda, maupun Kartu Indonesia Sehat. Lalu jumlah tenaga medis dan non medis ada 60 orang," jelasnya.

Saat sidak di SMPN 1 Randubatung,  Komisi D mengecek cara-cara penyediaan unit komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri 1 Randublatung. Seperti diketahui, dalam beberapa hari terakhir cara-cara penyediaan komputer ini dipermasalahkan beberapa pihak. (*)

Jan 26 2018

KOMISI C DPRD KABUPATEN BLORA KAWAL REAKTIVASI BANDARA NGLORAM

KOMISI C DPRD KABUPATEN BLORA

KAWAL REAKTIVASI BANDARA NGLORAM

 

 

Komisi C DPRD Blora akan mengawal reaktivasi Bandara Ngloram di Cepu. Pengawalan ini untuk memperkuat lobi-lobi Pemerintah Kabupaten Blora untuk menghidupkan kembali bandara tersebut.

Pada tanggal 6 Desember 2017 lalu Komisi C DPRD Kab. Blora melakukan kunjungan ke Dirjen Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan. Dan Alhamdulillah, ada kabar yang bagus dari direktorat tersebut, bahwasannya pada tahun anggaran 2018 sudah memasuki tahap-tahap realisasi akan dihidupkannya Bandara Ngloram.

Di tahun ini, akan ada pembuatan master design yang dikerjakan Dirjen Perhubungan Udara dengan anggaran Rp. 5 Miliar.

Jadi selain membangun sinergi dengan OPD terkait dalam rangka menumbuhkan kinerja di mitra-mitra kerja, Komisi C DPRD Kab. Blora juga mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Blora dalam pembangunan, termasuk diantaranya penghidupan kembali Bandara Ngloram dan dukungan ini diberikan Komisi C DPRD Kabupaten Blora agar kabar pengaktifan kembali Bandara Ngloram tidak sekedar harapan saja, “Namun harus terwujud realitasnya. Karena itu Komisi C DPRD Kab. Blora melakukan studi komparatif ke Dirjen Perhubungan Udara untuk memastikan apakah pengaktifan kembali Bandara Ngloram ini benar-benar dapat direalisasikan,” kata Jariman, Anggota Komisi C DPRD Kab. Blora.

Di tahun depan pembangunan Bandara Ngloram ini akan mulai dikerjakan. “Di tahun 2019, informasinya (dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan) sudah mulai ada pembangunan fisik untuk Bandara Ngloram,” sebut Jariman.

Atas informasi ini, Komisi C DPRD Kabupaten Blora berharap Pemerintah Kabupaten Blora mempersiapkan diri untuk pembangunan Bandara Ngloram. “Tentu kita di tingkat kabupaten mempertanyakan kesiapan-kesiapan. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti di Sekda beberapa waktu lalu terungkap bahwa kita perlu mempersiapkan diri untuk memulai pembangunan Bandara Ngloram,” ujarnya.

Persiapan ini antara lain dengan pembangunan infrastruktur jalan ke lokasi Bandara Ngloram, pembebasan lahan yang digunakan untuk memperpanjang landasan pacu bandara. “Menurut catatan yang ada, untuk pengaktifan kembali bandara dibutuhkan penambahan lahan. Karena itu dalam penambahan lahan dibutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk mungkin akan ada penambahan anggaran,” kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten Blora ini.

Meski demikan, kata Jariman, jika ada penambahan anggaran diharapkan tidak membebani APBD Kabupaten Blora. “Karena itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintahan di provinsi dan di pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk adanya penambahan anggaran dari provinsi atau pusat agar tidak membebani anggaran di kabupaten,” paparnya. (*)

 

 

 

Jan 22 2018

EVALUASI 2017 DAN RENCANA 2018 KOMISI D DPRD KABUPATEN BLORA : TETAP DAMPINGI PERJUANGAN K2

EVALUASI 2017 DAN RENCANA 2018 KOMISI D DPRD KABUPATEN BLORA :

TETAP DAMPINGI PERJUANGAN K2

 

 BLORA—Komisi D DPRD Kabupaten Blora akan tetap mendampingi upaya perjuangan tenaga honorer K2 untuk diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendampingan ini dilakukan lantaran banyak dari tenaga honor K2 berasal dari tenaga pengajar dan tenaga kesehatan. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Blora, Supardi, di ruang kerjanya, Kamis (4/1/2017).

 

"Banyak yang sudah kita kerjakan selama satu tahun di tahun 2017 lalu. Salah satunya adalah pendampingan tenaga honorer K2 yang banyak berasal dari guru-guru. Dan pendampingan ini akan tetap kita lakukan di tahun 2018 ini," katanya.

 

Diungkapkannya, di tahun 2017 lalu Komisi D DPRD Kabupaten Blora bahkan mendampingi tenaga honorer K2 dari Kabupaten Blora yang menyampaikan aspirasinya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. "Kita kemarin (di tahun 2017) juga melakukan pendampingan ke Kemen PANRB. Kita di sana ditemui Deputi SDM. Kita menegaskan, apakah K2 dibubarkan ataukah ada harapan untuk diperhatikan. Sementara K2 di Blora ini sudah punya Surat Keterangan Mutlak dari Bupati. Artinya bisa diakomodasi dengan terobosan mungkin dijadikan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

 

Selain pendampingan K2, di tahun lalu Komisi D DPRD Kabupaten Blora juga turut memantau program Open Defecation Free (ODF), yakni program yang mengondisikan setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. "Kita memantau untuk turut menyukseskan program ODF dari pemerintah kabupaten untuk bebas tidak buang air besar sembarangan hingga tahun 2019. Kita pantau data dari desa-desa yang tinggi warganya buang air besar sembarangan.

 

Sebagaimana diketahui, mitra kerja Komisi D DPRD Kabupaten Blora di pemerintahan diantaranya: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan; Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kesehatan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Kantor Kementerian Agama; dan lembaga atau badan yang bergerak di bidang sosial.(*)

 

Jan 09 2018

PRODUKSI PERDA DALAM TAHUN 2017

PRODUKSI PERDA DALAM TAHUN 2017

 

BLORA—Ketua Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Kabupaten Blora, Rajiman Santarko, SE, menyatakan, Perda yang dihasilkan selama tahun 2017 lalu merupakan hasil kerja bersama antara DPRD Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Blora.

 

"Tentu ini adalah hasil kerja bersama, tak hanya di Banlegda namun semua unsur yang terlibat, baik itu anggota yang ada di Pansus, juga unsur Pimpinan DPRD. Sudah pasti ini juga kerja bersama dengan pihak ekskutif, yang mana Perda adalah produk bersama persetujuan antara Legislatif dan Ekskutif," kata Ketua Banlegda.

 

Jika merunut tahun-tahun sebelumnya, urai Ketua Banlegda, dengan menghasilkan Perda sebanyak itu menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan dari lembaga legislatif di Kabupaten Blora.

 

Perda-Perda Keluaran 2017

Dari 25 Perda yang ditetapkan dan diundangkan selama 2017, 3 diantaranya adalah Perda APBD 2018, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, dan Perda Perubahan APBD 2017. Tiga Perda yang disebutkan ini setiap tahunnya memang rutin diundangkan.

 

Selain 3 Perda tersebut, ada 7 Perda yang dihasilkan yang berkaitan dengan pemerintahan di desa. Dari 7 Perda yang berkaitan dengan pemerintahan di desa ini, ada 5 Perda yang menetapkan pencabutan Perda-Perda di tahun-tahun sebelumnya. Pencabutan ini mengingat adanya peraturan yang lebih tinggi yang telah mengatur pemerintahan di desa, yakni Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

Lima Perda yang mencabut Perda-Perda sebelumnya antara lain: Perda Pencabutan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa, Perda Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perda Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Perda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Perda Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa.

 

Dua perubahan Perda yang mengatur pemerintahan di desa antara lain: Perda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Perda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

 

Selain 7 Perda berkaitan dengan pemerintahan di desa, DPRD Kabupaten Blora bersama dengan Pemerintahan Kabupaten Blora di tahun lalu juga telah menetapkan dan mengundangkan Perda-Perda yang mengubah Perda-Perda sebelumnya. Ada 5 Perda yang mengubah Perda-Perda sebelumnya, antara lain: Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora.

 

Sementara itu 10 Perda lainnya yang dihasilkan selama 2017 antara lain: Perda tentang Ketertiban Umum, Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blora pada BUMD di Kabupaten Blora dan BUMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021, Perda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Perda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, dan Perda tentang Penetapan Kelurahan di Kabupaten Blora, Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

 

Selengkapnya Perda-Perda ini dapat anda unduh di link ini (*)

Jan 09 2018

Pesan Ketua Komisi A DPRD Kepada Peserta Seleksi Perangkat Desa

BLORA—Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora, Hj. Siti Nur Chanifah, S.Pd.I memiliki pesan khusus untuk semua masyarakat Blora yang berminat mengikuti seleksi perangkat desa. Ia berpesan agar masyarakat yang hendak ikut seleksi tidak lagi berpikir dengan cara lama.

"Jangan sampai terkecoh dengan tipuan. Karena kebiasaan (cara berpikir) lama, yang dekat dengan Kadesnya, atau memberi sekian-sekian, akan menjadi jaminan untuk lolos seleksi perangkat desa," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/1/2017).

Menurutnya, jaman sudah berubah, regulasi pun sudah diubah untuk benar-benar memperhatikan kompetensi calon perangkat yang akan diuji. Cara-cara lama pun sudah ditinggalkan. Karenanya ia mengimbau untuk masyarakat yang ingin jadi perangkat desa harus benar-benar meningkatkan kemampuannya untuk bisa lolos seleksi.

"Aturan sekarang kan, regulasinya sudah baru. Harus sesuai dengan kemampuan, (karena) ada tesnya. Artinya mekanisme (penerimaan perangkat desa) sudah ditata sedemikian rupa. Sehingga bahasa-bahasa siapa yang dekat itu yang disuka tidak berlaku lagi," jelasnya.

Anggota Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini mengakui jika di lapangan ia sering mendengar akan adanya praktik tidak sehat dalam seleksi perangkat desa yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Namun ia menjamin tidak akan lagi adanya praktik-praktik seperti yang terjadi di masa lalu.

"Saya sering mendengar, walau itu memang sulit dibuktikan. Bahwa ternyata masih banyak yang tergoda dengan rayuan-rayuan itu. Misalkan, siapa yang mampu membayar sekian-sekian maka dia (akan dijamin lolos seleksi perangkat desa)," ungkapnya.

Untuk itu, sebagai Ketua Komisi yang mitra kerjanya salah satunya Pemerintahan Desa (Pemdes), Siti Nur Chanifah berkewajiban mengingatkan masyarakat untuk tidak tertipu dengan cara-cara lama.

"Nah kita ini memberi peringatan lebih awal. Istilahnya ngelingke, supaya teman-teman itu berhati-hati, jangan percaya dengan cara-cara seperti itu," tandasnya. (*)

Jan 04 2018

Ratusan Perangkat Desa Beraudiensi Dengan DPRD

RATUSAN PERANGKAT DESA BERAUDIENSI DENGAN DPRD

 

 Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan audiensi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Blora pada hari Selasa, 12 Desember 2017. Tujuan mereka melakukan audiensi yaitu terkait tindak lanjut telah diundangkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Dikarenakan telah terbitnya Permendagri tersebut, maka mereka menuntut agar Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa harus segera dirubah. “Dengan telah diterbitkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, maka ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 tidak sesuai lagi, dan kami mohon segera direvisi”, ujar Giatno, perwakilan dari PPDI.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD, Bambang Susilo menyatakan setuju dengan usulan tersebut. “Usulan dari teman-teman PPDI terkait ranperda itu sudah diakomodir dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2018. Untuk pembahasan ranperda tersebut diagendakan pada masa sidang pertama Tahun 2018”, jawabnya. Mendengar jawaban Ketua DPRD tersebut, ratusan anggota PPDI sontak riuh bertepuk tangan.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora, Gunadi berharap dengan tuntutan yang dikabulkan oleh DPRD tersebut, maka harus diimbangi dengan profesionalisme kerja. “Perangkat Desa harus meningkatkan profesionalisme kerjanya, karena sekarang di Desa sudah menggunakan teknologi informasi, jadi tidak boleh lagi ada perangkat desa yang tidak bisa komputer”, pesannya.

Audiensi yang turut dihadiri oleh Bagian Pemdes Setda; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut berjalan dengan komunikatif, tertib, dan lancar. Acara diakhiri dengan berfoto bersama di halaman Pendopo DPRD Kab. Blora.

 

 

Des 13 2017

Persetujuan Ranperda APBD Kabupaten Blora Tahun 2018

PERSETUJUAN RANPERDA APBD KABUPATEN BLORA TAHUN 2018

 

Ranperda APBD Kabupaten Blora Tahun 2018 disetujui antara Bupati Djoko Nugroho dan Pimpinan DPRD di ruang pertemuan Sekwan, Kamis (30/11/2017).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blora Ir. H. Bambang Susilo didampingi unsur pimpinan dewan diawali dengan jawaban Bupati Djoko Nugroho atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD yang disampaikan oleh juru bicara gabungan fraksi-fraksi Rajiman Santarko, SE, M.Si pada rapat sebelumnya, di hari yang sama.

Pada rapat tersebut Bupati Blora Djoko Nugroho menyampaikan jawaban pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD. “Jalan kita sering di orak-arik PDAM, juga PLN dan Telkomsel. Saya tanya ada kegiatan apa, jawabnya tidak ada kegiatan apa-apa. Ini jalan di kabupaten Blora, kita punya hak untuk menegur,” kata Bupati Djoko Nugroho.

“Kemudian, untuk jalan dari Kradenan menuju Pilang akan di cor semua. Oleh karena itu tidak ada alasan cuaca,” tandas Bupati. “Untuk banjir, Insya Allah Blora aman. Beberapa hari lalu sudah dilakukan apel kesiapsiagaan bencana banjir,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan jika di Kabupaten Blora ada sekolah alam, pihaknya siap memberikan ijin. Bupati juga menyinggung terkait GTT K-2 yang sedianya akan diangkat untuk ditempatkan ke daerah pinggiran.

Selain itu, persoalan penggunaan dana desa dan pupuk, kata Bupati, sudah terbentuk tim yang bertugas mengawasi. “Untuk pupuk, saya minta DPRD juga ikut mengawasi agar petani tidak dirugikan,” tegasnya.

Usai menyampaikan jawaban, rapat dilanjutkan dengan laporan badan anggaran DPRD yang disampaiakan oleh juru bicaranya Mustopa, SPd.I.

Kemudian, pimpinan rapat meminta persetujuan fraksi-fraksi atas jawaban yang disampaikan Bupati Blora sehingga Ranperda APBD Blora Tahun 2018 dapat disetujui secara aklamasi.

Selanjutnya, dibacakan Berita Acara persetujuan bersama Ranperda APBD Blora 2018 oleh Sekretaris DPRD. Kemudian ditanda tangani oleh Bupati dan pimpinan dewan disaksikan peserta yuang hadir. (Tim)

Des 06 2017

Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dan Rapat Paripurna Istimewa PAW Anggota DPRD Blora

RAPAT PARIPURNA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

DAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PAW ANGGOTA DPRD BLORA

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dengan acara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Perda Tentang APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blora Ir. H. Bambang Susilo di ruang pertemuan setwan, didampingi sejumlah unsur pimpinan dewan setempat, Kamis (30/11). Bupati Blora Djoko Nugroho hadir bersama Forkopimda, Sekda Blora Drs. Bondan Sukarno, Anggota DPRD Blora dan pimpinan OPD.

Pemandangan umum disampaikan gabungan fraksi-fraksi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian program pembentukan peraturan daerah Tahun 2018 oleh juru bicara, Siti Nur Chanifah. Bupati Blora Djoko Nugroho, menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Blora.

Acara dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa dengan acara pengucapan sumpah/janji pengganti antar waktu anggota DPRD Blora masa keanggotaan 2014 – 2019. Yakni, antara Yulianto, SE digantikan oleh Joko Supratno berdasarakan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/83 Tahun 2017 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora. Pengucapan sumpah/janji dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora Ir. H. Bambang Susilo. (Tim).

Des 06 2017

DPRD Kab. Magetan Melakukan Kunker Ke DPRD Kab. Blora, Bahas Persiapan APBD 2018

DPRD KAB. MAGETAN MELAKUKAN KUNKER KE DPRD KAB. BLORA, BAHAS PERSIAPAN APBD 2018

 

Senin, 30 Oktober 2017 bertempat di Ruang Rapat DPRD Kab. Blora, rombongan Komisi D DPRD Kab. Magetan yang dipimpin oleh Ketua Komisinya, dr. Pangayoman, melakukan sharing informasi dan tukar pendapat terkait tahapan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H. Abdullah Aminudin, A.Md serta didampingi oleh Mulyono SH itu, dialog berlangsung dengan komunikatif. dr. Pangayoman menanyakan sejauh mana tahapan yang sudah dilalui oleh DPRD Kab. Blora dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018. H. Abdullah Aminudin, A.Md menjawab bahwa proses tahapan sudah dimulai. “KUA-PPAS 2018 sudah kami bahas, teknis pembahasan oleh masing-masing Komisi DPRD bersama dengan mitra kerjanya”, jelasnya. Beliau menambahkan bahwa tahapan selanjutnya adalah pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD.

Sementara itu, salah seorang anggota Komisi D DPRD Kab. Magetan bertanya prosentase Belanja Langsung dan Belanja Modal dalam postur APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2018. H. Abdullah Aminudin menjelaskan bahwa Belanja Langsung sebesar Rp. 550 Milyar atau sekitar 35% dari APBD, sementara Belanja Modal dalam kisaran 25% hingga 30% dari APBD.

Usai tanya jawab, acara diakhiri dengan penyerahan cindera mata. (Tim)

Okt 30 2017

Ratusan Siswa SMP Negeri 1 Blora Mengunjungi Gedung Dewan

RATUSAN SISWA SMP NEGERI 1 BLORA MENGUNJUNGI GEDUNG DEWAN

 

D

engan berseragam pramuka, ratusan siswa-siswi SMP Negeri 1 Blora yang didampingi oleh Kepala Sekolah dan beberapa guru, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Blora, Jumat (6/10/2017). Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Blora, Mas Sugiharto, S.Pd, M.M.Pd mengungkapkan bahwa tujuan kedatangan para siswa adalah untuk mengetahui seluk beluk DPRD. “Agar anak-anak diberikan pencerahan dan pemahaman mengenai DPRD”, tuturnya.

Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Ketua DPRD, Sri Handayani, SH dan H. Abdullah Aminudin, A.Md. Siswa-siswi itu tampak antusias mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Sekretaris DPRD, Drs. Pujianto Said, M.Si, yang turut hadir dalam pertemuan yang digelar di Pendopo DPRD tersebut. Penjelasan yang diberikan meliputi fungsi DPRD, hak dan kewajiban anggota DPRD, alat kelengkapan DPRD, hingga bidang tugas dan mitra kerja dari masing-masing Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Blora. Tak lupa, para siswa-siswi tersebut mencatatnya dalam buku pelajaran mereka.

Pada kesempatan itu, H. Abdullah Aminudin, A.Md mengajak para siswa untuk praktek langsung menyampikan aspirasinya. “Pasti ada yang pernah merasakan atau melihat hal yang baik maupun yang tidak baik mengenai pemerintahan yang ada, silahkan disampaikan uneg-unegnya”, katanya. Tak ayal, ajakan itu disambut siswa dengan saling berlomba untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada para wakil rakyat.

Gea Mustika, salah satu siswi SMP Negeri 1 Blora menanyakan bagaimana cara para wakil rakyat mengetahui aspirasi dari konstituennya, “Apakah cukup dengan kunjungan kerja saja, sementara menurut aturan yang ada wakil rakyat harus menyatu dengan masyarakat”, ujar siswi kelas IX tersebut.

Menjawab pertanyan kritis tersebut, Sri Handayani menjelaskan bahwa DPRD mempunyai fungsi pengawasan, yakni dengan terjun ke lapangan untuk mendengar langsung keluh kesah dari masyarakat. “Ada waktu tertentu untuk turun ke lapangan menyerap aspirasi dari masyarakat, salah satunya lewat Reses”, jelasnya. Beliau menambahkan aspirasi juga bisa disampaikan melalui wakil rakyat yang terpilih dari masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil).

Sementara itu, Rahma Mulia Putri, siswi kelas IX menanyakan perihal pengobatan dengan fasilitas asuransi dan non asuransi. “Untuk berobat apakah ada perbedaan antara yang pakai asuransi sama yang tidak, kenapa pengobatannya lebih efektif yang tidak pakai asuransi”, tukasnya.

H. Abdullah Aminudin, A.Md yang diberi kesempatan, menjelaskan bahwa pelayanan BPJS dengan non BPJS tentu berbeda dari sisi fasilitas dan jenis obat yang didapatkan. “Namun, dari segi layanan medis tidak boleh beda”, terangnya.

Di penghujung acara, Sri Handayani, SH berpesan agar kegiatan ini bisa menambah wawasan siswa khususnya dibidang pemerintahan, sementara H. Abdullah Aminudin, A.Md berharap diantara siswa kelak ada yang berkesempatan menjadi wakil rakyat yang berintegritas serta dapat memajukan pembangunan di masyarakat.

Sebelum meninggalkan gedung DPRD, para siswa diberi kesempatan untuk berkeliling melihat ruang Komisi, ruang Fraksi, ruang Pimpinan DPRD, ruang rapat DPRD, serta Kantor Sekretariat DPRD. (Tim)

Okt 09 2017