News

Berita

Berita (53)

DPRD MENGGELAR SIDANG PARIPURNA DENGAN ACARA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB. BLORA TAHUN ANGGARAN 2016

DPRD MENGGELAR SIDANG PARIPURNA DENGAN ACARA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2016

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora mengadakan Rapat Paripurna dengan acara pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2016 dan mengapresiasi kinerja eksekutif (Pemkab Blora) dalam penyelenggaraan laporan keuangan yang berhasil memperoleh predikat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). DPRD berharap kedepan prestasi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelaporan sistem keuangannya. 

Begitu juga tentang keberhasilan Pemkab Blora dalam meningkatkan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PRDB) selama tiga tahun berturut-turut. Dimana tahun 2014 PRDB Blora sebesar 15,10 miliar, di tahun 2015 naik menjadi 16,36 miliar dan di tahun 2016 kemarin naik lagi menjadi 17,98 miliar. 

DPRD menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran hingga memasuki bulan ke tujuh ini. Penetapan APBD 2017 yang dilakukan tepat waktu pada akhir 2016 lalu ternyata dipandang tidak berpengaruh dalam percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. 

DPRD minta Pemkab untuk melakukan evaluasi terkait penyerapan anggaran. Pasalnya hingga semester kedua tahun berjalan ini penyerapan anggarannya masih rendah khususnya di belanja modal dan belanja operasional. Dampaknya banyak proses pembangunan yang belum bisa dilaksanakan. 

Mendengar pemandangan umum fraksi tersebut, Bupati Djoko Nugroho mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif selama ini sehingga bisa meraih WTP. Ia meminta agar kedepan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya semakin baik. 

Bupati juga meminta maaf jika hingga saat ini penyerapan anggaran belum bisa maksimal. Dirinya berjanji terus mendorong OPD untuk bisa segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga penyerapan bisa dilaksanakan secara maksimal. Khusus untuk pembangunan yang memakai sistem lelang atau tender, dirinya menyadari bahwa tahun ini banyak proyek pembangunan yang belum bisa dilaksanakan karena proses lelangnya belum selesai. (Tim).

 

Jul 24 2017

DPRD Blora Roadshow Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017

DPRD Blora Roadshow Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017

 

DPRD Blora telah mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lokasi di Kecamatan Banjarejo (25/4); Kecamatan Jiken (26/4); Kecamatan Kedungtuban (27/4); Kecamatan Kradenan (2/5); Kecamatan Japah (3/5).

Narasumber Sosialisasi dari unsur IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) Kab. Blora; PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) Kab. Blora; Pasi Teritorial (Bela Negara) Kodim 0721 Blora; Kasat Binmas Polres Blora; serta OPD teknis dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) Kab. Blora; dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kab. Blora.

Mei 08 2017

Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Blora Tahun Anggaran 2016

Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Blora

Tahun Anggaran 2016

 

DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna istimewa dengan acara penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 28 April 2017. DPRD Blora memberikan nilai B terhadap LKPJ Bupati Blora akhir tahun anggaran 2016.

Dari tujuh misi, satu misi pencapaiannya masih kurang bagus, yakni investasi di daerah. Dan di tahun-tahun yang akan datang misi yang masih kurang itu akan diperbaiki.

Mudah-mudahan dengan kondisi ruas jalan yang sudah bagus terlebih lagi ruas jalan Rembang-Blora-Cepu telah berubah statusnya dari jalan Provinsi Jateng menjadi jalan nasional, investor akan berdatangan ke Blora.

Ketua DPRD Blora mengemukakan, berdasarkan pengukuran aspek kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, di tahun 2016 seluruh aspek prestasinya belum cukup membanggakan. Dan sudah ada peningkatan akan tetapi capaiannya belum progresif. Menurut Ketua DPRD Blora dari tujuh indikator kinerja misi daerah, satu diantaranya belum memenuhi target. DPRD merekomendasikan agar capaian tahun berikutnya sesuai dengan target RPJMD maka program dan kegiatan serta pendanaan APBD perubahan 2017 hendaknya diprioritaskan untuk pencapaian indikator kinerja. (Tim)

Mei 05 2017

BUPATI SAMPAIKAN LKPj TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI SAMPAIKAN LKPj TAHUN ANGGARAN 2016

 

Bupati Blora menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2016 dalam rapat paripurna DPRD Blora, Selasa (4/4). Bupati menyatakan berbagai kemajuan telah dialami Blora dalam satu tahun terakhir.

Dalam nota pengantar penyampaian LKPj itu Bupati Djoko Nugroho menyebutkan bahwa Kabupaten Blora selama dua tahun berturut-turut mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian tersebut dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pendapatan asli daerah (PAD) Blora 2016 dari target Rp 175,2 miliar terealisasi Rp 176,8 miliar (100,92 %). Namun dalam APBD murni 2016, PAD sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 208,168 miliar tapi kemudian direvisi sehingga dilakukan penyesuaian pada APBD perubahan dan targetnya berubah menjadi sebesar Rp 175,2 miliar.

Di bidang infrastruktur, bupati menyebut kondisi jalan mantap tahun 2016 sebesar 53,25 persen atau menurun dibanding 2015 kondisi jalan mantap sebesar 92 persen karena ada penambahan luas jalan baru sepanjang 416,15 kilometer.

Terkait LKPj 2016 tersebut, Ketua DPRD Blora menyatakan bupati telah menyampaikan bahwa pemerintahan dan pembangunan di Blora tahun anggaran 2016 telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (Tim)

Apr 07 2017

DPRD dan Pemkab Setujui Penetapan 10 Perda

DPRD dan Pemkab Blora Setujui Penetapan 10 Perda 

 

DPRD Kabupaten Blora menyelesaikan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda). Selanjutnya, Ranperda itu ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna DPRD Blora, Jumat, 17 Maret 2017.

Tujuh perda yang ditetapkan tersebut adalah perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyertaan Modal Pemkab Blora pada BUMD Kabupaten Blora dan BUMD Provinsi Jateng tahun 2017-2021. Selain itu juga perda tentang perubahan atas perda nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perubahan atas perda nomor 5 tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; dan perubahan atas perda nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Desa, sedangkan untuk ranperda perubahan atas perda nomor 3 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna dan selanjutnya akan melalui tahapan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Dalam rapat paripurna Pemkab Blora bersama DPRD juga menyepakati pencabutan empat perda. Keempat perda yang dicabut itu adalah perda nomor 5 tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa, perda nomor 6 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perda nomor 4 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta pencabutan perda nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Bupati Blora yang diwakili oleh Wakil Bupati H. Arief Rohman dalam sambutan rapat paripurna menyambut baik telah ditetapkannya perda-perda tersebut. Dia menuturkan, perda-perda itu diperlukan sebagai payung hukum sekaligus juga sebagai rambu untuk ditaati bersama. (Tim)

Mar 20 2017

DPRD BLORA GELAR AUDIENSI MASALAH PEREDARAN PUPUK PALSU

DPRD BLORA GELAR AUDIENSI MASALAH PEREDARAN PUPUK PALSU

 

Pada Hari Jumat, 6 Januari 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Lobby DPRD Kab. Blora diadakan audiensi terkait dugaan beredarnya pupuk palsu di wilayah Kabupaten Blora. Audiensi diajukan oleh LSM AMPERA Jawa Tengah Cabang Kab. Blora.

Dalam audiensi yang dipimpin oleh Dra. Dwi Astutiningsih, Wakil Ketua DPRD dan sejumlah Anggota Komisi B DPRD Kab. Blora tersebut, terkuak fakta bahwa terjadi ketidaksinkronan data antara SK Bupati, SPJB  (Surat Perjanjian Jual Beli) dari produsen dan distributor serta realokasi yang ditebus oleh distributor.

“Karena carut marutnya masalah pupuk ini, maka ditemukan adanya pupuk palsu,” ujar Singgih Hartono, Ketua LSM AMPERA. Pihaknya sudah mengajukan uji sampel untuk jenis Pupuk NPK ke PT. Sucofindo dan Pupuk jenis SP36 di Laboratorium Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) di Semarang. “Hasilnya untuk kedua jenis pupuk tersebut positif palsu, karena prosentase kandungannya dibawah standar yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Hariyanto, perwakilan Petrokimia Gresik menyatakan bahwa tidak terjadi kelangkaan pupuk, hanya saja alokasinya habis. Pihaknya mengaku sudah memenuhi semua alokasi. “Kecuali untuk jenis Phonska hanya terpenuhi 98%,” ujarnya. Saat ditanya data SPJB, Hariyanto beralasan bahwa datanya ada di Pusat, sehingga memohon kepada DPRD agar membuat surat resmi. “Sebagai dasar bagi kami untuk meminta data dimaksud,” katanya.

DPRD Blora meminta agar permasalahan pupuk ini segera diselesaikan. Diminta kepada Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kab. Blora, pihak Petrokimia Gresik, kejaksaan dan kepolisian untuk bersinergi dan melakukan koordinasi yang intensif guna memberikan jalan keluar secepatnya dari masalah ini. “Untuk surat permintaan data SPJB ke Pusat akan dibuat oleh LSM AMPERA dengan tembusan kepada DPRD, Kepolisian, dan Kejaksaan,” tandas Dra. Dwi Astutiningsih, Wakil Ketua DPRD

Audiensi yang juga dihadiri oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Blora serta dari jajaran Kepolisian dan Kejaksaan tersebut berlangsung tertib dan kondusif. (Tim)

Jan 13 2017

RAPAT PARIPURNA PENETAPAN APBD DAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KAB BLORA TAHUN 2017

RAPAT PARIPURNA PENETAPAN APBD DAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2017

 

DRPD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan APBD dan Program Pembentukan Perda Tahun 2017, selain digelar pula pengambilan keputusan persetujuan bersama beberapa rancangan Peraturan Daerah (Perda).

APBD ditetapkan sebelum paripurna dilakukan pembahasan dan pembenahan dari hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang turun pada Senin lalu (19/12/2016). Hasil evaluasi Gubernur ini ditandatangani per 16/12/2016, dan dikirim kembali ke Blora awal pekan ini.

Di rapat paripurna ini juga disampaikan hasil pembahasan 9 Rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas pekan lalu. Dari 9 Ranperda, 2 Pansus (Panitia khusus) hanya menyelesaikan 5 Ranperda dengan 4 Ranperda dimintakan fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah dan 1 Ranperda yang dimintakan persetujuan dalam paripurna yang selanjutnya dikirim kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Dari 4 Ranperda yang dimintakan fasilitasi dari Gubernur adalah Ranperda tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan; Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Blora pada BUMD Kab. Blora dan BUMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021, Ranperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sementara 1 Ranperda yang dimintakan persetujuan dalam paripurna adalah Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Selain menyampaikan hasil dari pembahasan Ranperda beberapa waktu lalu, dalam rapat paripurna tersebut juga dimintakan persetujuan bersama untuk menetapkan program pembentukan peraturan daerah Tahun 2017. Setelah disetujui, di tahun depan program ini akan memprioritaskan 43 Ranperda untuk diselesaikan dalam satu tahun.

Dari 43 Ranperda prioritas yang akan dibahas dan diselesaikan di tahun depan, 11 Ranperda merupakan inisiatif DPRD dan 32 Ranperda merupakan usulan Pemkab. (Tim)

Jan 11 2017

RANPERDA APBD BLORA TAHUN 2017 DISEPAKATI

RANPERDA APBD BLORA TAHUN 2017 DISEPAKATI

 

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 disepakati Bupati dan DPRD Kab. Blora, Selasa (29/11).

Telah dilakukan rapat di ruang rapat utama DPRD Kab. Blora, dengan agenda acara pemandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RAPBD Kab. Blora tahun anggaran 2017. Kemudian dilanjut dengan Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Akhirnya, Bupati dan DPRD Kab. Blora menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2017.

Ketua DPRD Kab. Blora, setelah disetujuinya RAPBD Kab. Blora Tahun Anggaran 2017, maka setelah 3 (tiga) hari harus dikirim ke Gubernur Jawa Tengah untuk dimintakan evaluasi dalam kurun waktu 15 hari. Kemudian RAPBD tersebut baru ditetapkan menjadi APBD.

Terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru akan diumumkan diakhir tahun. DPRD berharap, bisa bekerja lebih cepat sehingga kegiatan-kegiatan dimasing-masing SKPD bisa terlaksana.

Terkait OPD baru, Bupati Djoko Nugroho menjelaskan bahwa OPD dilakukan dalam rangka penajaman dimana sebelumnya telah dilakukan evaluasi. Sedangkan untuk mengukur hasil dari mutasi pejabat. (Tim).

Des 04 2016

BUPATI DAN DPRD SEPAKATI 4 RANPERDA

BUPATI DAN DPRD SEPAKATI 4 RANPERDA

 

DPRD Kab. Blora menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda acara pembahasan bersama antara Bupati Blora dengan DPRD Kab. Blora tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kab. Blora dan Penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2017 disertai Nota Keuangannya. Senin (28/11).

Dalam rapat tersebut, Bupati Blora bersama DPRD Kab. Blora menyepakati  4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Ranperda tersebut yaitu Ranperda tentang Ketertiban Umum, Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Bupati Blora dalam sambutannya, mengatakan, Ranperda tentang Ketertiban Umum menyangkut tugas Satpol PP. (Tim).

Des 04 2016

BUPATI BLORA DAN DPRD SEPAKATI KUA-PPAS APBD 2017

BUPATI BLORA DAN DPRD SEPAKATI KUA-PPAS APBD 2017

 

Bupati Blora dengan DPRD Kab. Blora menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Blora Tahun Anggaran (TA) 2017.

Rapat Paripurna DPRD Kab. Blora di pendopo Kantor DPRD Kab. Blora, Senin (7/11), dipimpin Ketua DPRD Kab. Blora.

Proses penyusunan APBD didahului dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan secara bertahap, berawal ditingkat komisi, intern Badan Anggaran maupun Badan Anggaran Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam pembahasan telah disepakati tentang sinkronisasi struktur KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017 yang terkait dengan jumlah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah maupun Alokasi Anggaran untuk SKPD di Kab. Blora.

Hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan untuk dimintakan persetujuan akhir dan selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Blora dengan DPRD.

Bupati Blora Djoko Nugroho mewakili jajaran eksekutif mengucapkan terima kasih kepada ketua para wakil ketua dan segenap anggota DPRD. Pimpinan SKPD pengampu segera menindaklanjuti pembuatan RKA dan tahapan-tahapan berikutnya.

Dalam sambutannya, Bupati Blora menuturkan, sebagaimana peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang OPD juga dipengaruhi keadaan ekonomi baik ditingkat pusat maupun lokal, maka yang sedianya KUA-PPAS sudah diserahkan bulan Juni lalu akhirnya dilakukan perbaikan-perbaikan.

Untuk mengantisipasi berkurangnya Belanja Daerah maka dilakukan penajaman prioritas program dan kegiatan, sehingga Belanja Daerah mengalami penurunan dan defisit Belanja. (Tim).

Nov 15 2016