News

PRODUKSI PERDA DALAM TAHUN 2017

 

BLORA—Ketua Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Kabupaten Blora, Rajiman Santarko, SE, menyatakan, Perda yang dihasilkan selama tahun 2017 lalu merupakan hasil kerja bersama antara DPRD Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Blora.

 

"Tentu ini adalah hasil kerja bersama, tak hanya di Banlegda namun semua unsur yang terlibat, baik itu anggota yang ada di Pansus, juga unsur Pimpinan DPRD. Sudah pasti ini juga kerja bersama dengan pihak ekskutif, yang mana Perda adalah produk bersama persetujuan antara Legislatif dan Ekskutif," kata Ketua Banlegda.

 

Jika merunut tahun-tahun sebelumnya, urai Ketua Banlegda, dengan menghasilkan Perda sebanyak itu menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan dari lembaga legislatif di Kabupaten Blora.

 

Perda-Perda Keluaran 2017

Dari 25 Perda yang ditetapkan dan diundangkan selama 2017, 3 diantaranya adalah Perda APBD 2018, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, dan Perda Perubahan APBD 2017. Tiga Perda yang disebutkan ini setiap tahunnya memang rutin diundangkan.

 

Selain 3 Perda tersebut, ada 7 Perda yang dihasilkan yang berkaitan dengan pemerintahan di desa. Dari 7 Perda yang berkaitan dengan pemerintahan di desa ini, ada 5 Perda yang menetapkan pencabutan Perda-Perda di tahun-tahun sebelumnya. Pencabutan ini mengingat adanya peraturan yang lebih tinggi yang telah mengatur pemerintahan di desa, yakni Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

Lima Perda yang mencabut Perda-Perda sebelumnya antara lain: Perda Pencabutan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa, Perda Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perda Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Perda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Perda Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa.

 

Dua perubahan Perda yang mengatur pemerintahan di desa antara lain: Perda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Perda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

 

Selain 7 Perda berkaitan dengan pemerintahan di desa, DPRD Kabupaten Blora bersama dengan Pemerintahan Kabupaten Blora di tahun lalu juga telah menetapkan dan mengundangkan Perda-Perda yang mengubah Perda-Perda sebelumnya. Ada 5 Perda yang mengubah Perda-Perda sebelumnya, antara lain: Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora.

 

Sementara itu 10 Perda lainnya yang dihasilkan selama 2017 antara lain: Perda tentang Ketertiban Umum, Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blora pada BUMD di Kabupaten Blora dan BUMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021, Perda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Perda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, dan Perda tentang Penetapan Kelurahan di Kabupaten Blora, Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

 

Selengkapnya Perda-Perda ini dapat anda unduh di link ini (*)

Read 62 times Last modified on Selasa, 09 Januari 2018 03:48
Rate this item
(0 votes)

About The Author

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.