News

EVALUASI 2017 DAN RENCANA 2018 KOMISI D DPRD KABUPATEN BLORA : TETAP DAMPINGI PERJUANGAN K2

Jan 09 2018

EVALUASI 2017 DAN RENCANA 2018 KOMISI D DPRD KABUPATEN BLORA :

TETAP DAMPINGI PERJUANGAN K2

 

 BLORA—Komisi D DPRD Kabupaten Blora akan tetap mendampingi upaya perjuangan tenaga honorer K2 untuk diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendampingan ini dilakukan lantaran banyak dari tenaga honor K2 berasal dari tenaga pengajar dan tenaga kesehatan. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Blora, Supardi, di ruang kerjanya, Kamis (4/1/2017).

 

"Banyak yang sudah kita kerjakan selama satu tahun di tahun 2017 lalu. Salah satunya adalah pendampingan tenaga honorer K2 yang banyak berasal dari guru-guru. Dan pendampingan ini akan tetap kita lakukan di tahun 2018 ini," katanya.

 

Diungkapkannya, di tahun 2017 lalu Komisi D DPRD Kabupaten Blora bahkan mendampingi tenaga honorer K2 dari Kabupaten Blora yang menyampaikan aspirasinya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. "Kita kemarin (di tahun 2017) juga melakukan pendampingan ke Kemen PANRB. Kita di sana ditemui Deputi SDM. Kita menegaskan, apakah K2 dibubarkan ataukah ada harapan untuk diperhatikan. Sementara K2 di Blora ini sudah punya Surat Keterangan Mutlak dari Bupati. Artinya bisa diakomodasi dengan terobosan mungkin dijadikan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

 

Selain pendampingan K2, di tahun lalu Komisi D DPRD Kabupaten Blora juga turut memantau program Open Defecation Free (ODF), yakni program yang mengondisikan setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. "Kita memantau untuk turut menyukseskan program ODF dari pemerintah kabupaten untuk bebas tidak buang air besar sembarangan hingga tahun 2019. Kita pantau data dari desa-desa yang tinggi warganya buang air besar sembarangan.

 

Sebagaimana diketahui, mitra kerja Komisi D DPRD Kabupaten Blora di pemerintahan diantaranya: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan; Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kesehatan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Kantor Kementerian Agama; dan lembaga atau badan yang bergerak di bidang sosial.(*)

 

Read 26 times
Rate this item
(0 votes)

About The Author

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.